BBM SATU HARGA DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PEMERATAAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Dalam kunjungannya ke Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Provinsi Papua di tahun 2016 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa penerapan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat  merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama untuk wilayah timur yang harganya masih sangat membebani bagi masyarakat disana. Tentu hal ini cukup beralasan mengingat terjadi gap yang cukup jauh dalam hal penerapan harga BBM di Wilayah Indonesia bagian Barat dan Tengah dengan bagian Timur sebelum kebijakan ini diberlakukan seperti yang terlihat pada Tabel 1.1. berikut yang menunjukan harga BBM premium di tahun 2015 untuk masing-masing provinsi.

Tabel 1.1. Harga BBM Non-Subsidi untuk masing-masing daerah tahun 2015

                    Sumber: www.pertamina.com

Dari tabel berikut bisa dilihat bahwa terdapat selisih harga pada tiap jenis BBM dari beragam jenis di berbagai daerah di Indonesia. Namun selisih tersebut tidaklah signifikan, lalu apa yang menjadi masalah sehingga membuat harga BBM di daerah timur khususnya Papua dan Papua barat begitu tinggi? Padahal pertamina sendiri resmi merilis harga untuk daerah tersebut namun aktualnya berbeda. Hal tersebut terjadi karena harga yang tertera pada tabel diatas merupakan harga dari penyalur resmi, sedangkan pendistribusian nya pun tidak sampai ke daerah terpencil. Jadi adapun stasiun yang selama ini terdapat di daerah tersebut merupakan pengecer dari penyalur tidak resmi. Seperti pada Tabel 1.2. berikut yang menunjukan harga BBM di stasiun pengecer untuk daerah terpencil.

Tabel 1. 2. Harga di pengecer sebelum ada penyalur resmi untuk daerah tertentu
                      Sumber: Sumber: Hasil survey finance.detik.com

Berdasarkan data dari tabel diatas terlihat selisih harga yang begitu signifikan di area yang notabenenya termasuk daerah terluar Indonesia salah satunya ialah Papua. Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menyebutkan, harga BBM di Papua mahal dikarenakan ada tiga penyebab utama. Pertama, di daerah tersebut selama ini tidak ada lembaga penyalur resmi BBM. Keadaan itu membuat Pertamina menempatkan lembaga penyalur resmi BBM di wilayah terpencil.

Kedua, kondisi geografis di wilayah terpencil membuat sulit ditempuh, dan biaya angkut BBM ke wilayah terpencil sangat tinggi. Dalam mendistribusikan BBM ke wilayah terpencil, Pertamina harus menyediakan pesawat sendiri. Seperti yang terlihat pada Gambar 1.1. berikut.

Gambar 1. 1. Persiapan pendistribusian BBM dengan pesawat khusus
Sumber: www.merdeka.com

Ketiga, keterbatasan infrastruktur jalan juga membuat distribusi BBM menjadi lebih tinggi. Hal semacam ini yang tentu perlu dicarikan jalan keluarnya agar harga BBM di daerah terpencil seperti Papua bisa ditekan sedemikian rupa sehingga harganya bisa sama dengan harga BBM di daerah lainnya.

Maka atas dasar itulah presiden Joko Widodo membuat Program BBM Satu Harga yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional, yang berlaku sejak 1 Januari 2017. Terlihat pada Gambar 1.2. berikut.

Gambar 1. 2. Presiden Joko Widodo sedang membacakan surat penugasan subsisdi silang dalam upaya mendukung percepatan pemberlakuan BBM satu harga
Sumber: www.merdeka.com

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada saat ini, sehingga pemerataan dari aspek ekonomi dan infrastruktur khususnya di daerah terpencil dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Seperti disampaikan oleh Anggota Komite BPH Migas, M. Ibnu Fajar sampai detik ini progress dari program untuk wilayah terpencil, terluar dan terdepan (3T) tersebut baru diterapkan pada 25 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sementara targetnya sendiri mencapai 54 SPBU di wilayah 3T yang beroperasi dengan program BBM satu harga. Dengan demikian masih ada sekitar 29  SPBU di 29 lokasi wilayah 3T yang harus diselesaikan tahun ini. Sementara, akhir tahun ini tinggal menyisahkan tiga bulan lagi. Padahal total sampai 2019 harus diselesaikan 154 lokasi SPBU di wilayah 3T.

Sementara itu pihak dari BPH Migas menyatakan bahwa keterlambatan proses tersebut bukan dikarenakan terkendala dana, melainkan lebih ke faktor perizinan dan progres pembangunan fisik dari masing-masing SPBU program BBM Satu Harga. Bahkan mereka optimis mampu menyelesaikan pembangunan 154 SBPU wilayah 3T. Karena hal tersebut menjadi prioritas demi mendukung program BBM satu harga dapat terealisasi.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa percepatan dalam pelaksaan program BBM Satu Harga ini akan berhasil jika adanya kerja sama dari semua pihak. Pengawasan program tersebut wajib dilakukan oleh BPH Migas dengan didukung pemerintah daerah sehingga proses perizinan dan birokrasi bisa cepat terselesaikan dan tidak menjadi penghambat dalam terealisasinya SPBU Program BBM Satu Harga di daerah tersebut.
@Pertamina #AJP2017 #CJAJP2017

We Are Member of:

Industrial Engineering:

Blog:

Attention for every visitor!

Silahkan like, comment, share and subscribe sebagai bentuk dukungan agar kita bisa terus membagikan informasi yang yang berguna untuk semuanya. Karena satu klik saja akan sangat berarti bagi kita. -Arif (Founder Sentimen Info)

We are supported by

Instagram Content