PERBAIKAN BIROKRASI UNTUK MENGHAPUS SENTIMEN NEGATIF PARA INVESTOR ASING

Berbagai langkah perbaikan dalam dunia investasi nasional telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Salah satunya ialah peluncuran layanan percepatan proses pengurusan izin investasi di berbagai sektor menjadi lebih singkat dengan penerapan sistem PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Hal ini sebagai tindak lanjut dari ketidakpuasan para investor akan pelayanan kepengurusan izin investasi di masa lampau. Lalu apakah langkah tersebut cukup untuk menarik minat para investor agar mau menanamkan modalnya di negara ini? Minat mungkin ada namun hal tersebut bisa hilang ketika seseorang menyadari begitu sulitnya prosedur untuk bisa ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pada konsepnya suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar dari pada nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Negara yang memiliki investasi yang lebih kecil dari pada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perkekonomian yang stagnasi. Hal ini bisa terjadi apabila terjadi perlambatan pada laju pertumbuhan ekonomi atau bahkan bisa nol. Dampak dari kondisi ini ialah terjadinya pengangguran dalam jumlah yang relatif besar. Kondisi ini bisa lebih parah apabila diikuti pula oleh adanya inflasi yang tinggi, sehingga perekonomian negara menjadi stagflasi.

Di negara yang masih berkembang dengan tingkat penduduk yang besar seperti Indonesia, umumnya memiliki rasio investasi terhadap jumlah penduduk yang masih relatif kecil. Sehingga, negara tersebut kerap mengundang investasi asing untuk masuk ke negaranya. Seperti terlihat pada gambar 1.1. yang menunjukan perkembangan realisasi investasi PMA berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menurut sektor 2016.
Gambar 1.1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Asing (LKPMA) menurut sektor 2016
Dari data tersebut menunjukan gairah investasi asing cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Lalu apakah data ini bisa mengindikasikan bahwa investasi di Negara ini telah sampai di performa puncaknya? Banyak pihak beranggapan belum. Terlebih kucuran modal yang diberikan para investor asing tersebut tidaklah selalu memberikan keuntungan terhadap negara, terutama dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek atau menengah, investasi asing sangat menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi karena akan berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Sehingga hal tersebut dapat membantu memenuhi segala sesuatu yang diperlukan oleh penduduknya dalam jangka pendek. Namun demikian, dalam jangka panjang keuntungan tidak lagi diperoleh negara yang bersangkutan, bahkan keuntungan cenderung dialokasikan ke negara yang mengeluarkan investasi.

Maka dari itu salah satu usaha yang tengah dilakukan pemerintahan Indonesia kini, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)  ialah mengenai kerja sama mengenai prospek investasi dan ekonomi dengan pihak asing. Namun begitu beberapa pihak beranggapan bahwa langkah tersebut perlu dievaluasi lebih jauh mengingat dampak positifnya ke masyarakat dinilai masih kurang.

 Beberapa terobosanpun telah dilakukan seperti perubahan kebijakan DNI (Daftar Negatif Investasi). Hal ini dilakukan dengan tujuan apabila DNI tersebut dicabut maka bidang usaha tersebut dapat dikuasai oleh asing tanpa ada pembatasan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetisi dan memberikan dampak terhadap masyarakat, antara lain penurunan harga. Di lain sisi kebijakan tersebut hanya menyentuh para pemain yang memiliki kekayaan bersih diatas 10 Milliar, sehingga untuk para pelaku UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) masih tetap terlindungi.

Konsep dari paket yang disediakan memang sudah sangat baik, namun dalam beberapa survei masih menunjukan sentimen negatif seperti survei yang dilakukan kamar dagang Inggris dan Kamar Dagang Eropa yang dilakukan pada November 2015 - Januari 2016 menyebutkan kepercayaan investor Eropa di Indonesia anjlok dan mereka tidak yakin bahwa paket-paket ekonomi pemerintah Jokowi bisa dijalankan oleh aparatnya.

Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa perbaikan yang bersifat kritis dan harus segera diubah adalah di dalam birokrasinya. Caranya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan pengawasan yang terpadu. Artinya dengan melibatkan lembaga yang kredibilitasnya sudah terbukti sehingga apabila ada suatu ketidak sesuaian baik dalam hal penetapan regulasi maupun pelaksanaannya bisa segera ditindaklanjuti. Dan yang terakhir ialah harus bersifat transparan dengan mempublikasikan segala progress yang telah dilakukan oleh lembaga terkait baik itu secara statistik mengalami peningkatan maupun penurunan  (Based on Real Data) karena dengan cara tersebut segala penyimpangan lebih mudah terdeteksi sehingga pada saat dilakukan evaluasi perbaikan yang dilakukan bisa lebih menyeluruh..

We Are Member of:

Industrial Engineering:

Blog:

Attention for every visitor!

Silahkan like, comment, share and subscribe sebagai bentuk dukungan agar kita bisa terus membagikan informasi yang yang berguna untuk semuanya. Karena satu klik saja akan sangat berarti bagi kita. -Arif (Founder Sentimen Info)

We are supported by

Instagram Content